OPINI

Potret (Buram) Pendidikan Tinggi Kita

PDF Print E-mail
Hendra Gunawan — KOMPAS    Thursday, 02 May 2013 19:58  Read: 7824 times
Share

D

I Indonesia, ada 3.000 lebih perguruan tinggi, tetapi kebanyakan sebetulnya hanya further education, bukan higher education, yang seharusnya melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Data Scopus (http://www.scopus.com) menunjukkan, dari 3.000 lebih perguruan tinggi yang ada, hanya sekitar 20 perguruan tinggi yang mempunyai rekaman kinerja signifikan dalam penelitian. Kinerja dalam pendidikan pun tidak terlalu istimewa: banyak perguruan tinggi dan program studinya yang belum terakreditasi.

Selain masalah pendanaan, Satryo S Brodjonegoro dalam tulisannya ”Dejawatanisasi Pendidikan” (Kompas, 8/3) mengemukakan bahwa kemajuan pendidikan kita lamban karena tidak ada ruang kreativitas untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan tantangan zaman. Seluruh kebijakan ditetapkan pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang harus dipatuhi, baik oleh perguruan tinggi maupun para dosen dan mahasiswa. (Hal serupa juga dialami oleh sekolah serta para guru dan siswa).

Setengah hati

Otonomi perguruan tinggi seharusnya melekat pada perguruan tinggi itu. Namun, sejumlah peraturan perundangan mengatur hampir segala aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di negara ini bahkan perguruan tinggi swasta pun tidak otonom. Sebagai contoh, membuka program studi harus seizin pemerintah. Contoh lain berkenaan dengan kenaikan jabatan dosen ke lektor kepala atau guru besar: usul harus disampaikan kepada pemerintah untuk diperiksa dan, bila semua syarat dipenuhi, diterbitkan surat keputusannya oleh Mendikbud.

Baru-baru ini, persisnya awal Maret 2013, bahkan ada Peraturan Mendikbud yang mengatur pemberian gelar doktor kehormatan (Dr HC) oleh semua perguruan tinggi di Indonesia harus dengan persetujuan Mendikbud!

Yang tak kalah lucunya adalah perihal jabatan guru besar tidak tetap, yang diundangkan sebagai Peraturan Mendikbud sejak 2012. Berdasarkan peraturan itu, Mendikbud dapat mengangkat kalangan nonakademisi yang dinilai memiliki tacit knowledge sebagai guru besar tidak tetap. Saat ini ada beberapa orang yang telah menyandang sebutan tersebut.

Lupakan dahulu frasa ”tidak tetap”. Tampaknya kita perlu menengok kembali makna di balik frasa ”guru besar”. Di Indonesia, jabatan guru besar rupanya dianggap sebagai hak individu dosen, bukan sebagai strategi perguruan tinggi menjalankan misinya. Sebagai contoh, ada dosen yang diangkat sebagai guru besar hanya lima hari menjelang usia pensiunnya. Berkasnya konon tidak diperiksa oleh tim Dikti, tetapi langsung disetujui oleh menteri.

Secara umum, kriteria kenaikan jabatan dosen di negara kita cukup unik: berdasarkan perolehan angka kredit (kum) dari kegiatan tridarma dosen yang diusulkan, mengacu ke Peraturan Menpan. Untuk kegiatan penelitian, misalnya, kum dapat diperoleh dari publikasi hasil penelitian sang dosen. Lucunya, ada asas kepatutan yang membatasi jumlah publikasi dosen tak lebih dari dua risalah per tahun. Jadi, dosen yang banyak publikasinya justru akan dianggap tak patut.

Kemdikbud c/q Dikti pun membuat peraturan tentang jurnal tempat publikasi hasil penelitian dosen, yang meliputi nama jurnal, ukuran kertas, jumlah halaman, dan hal-hal kecil lainnya: seluruhnya 122 indikator.

Dunia pendidikan tinggi di negara kita memang unik. Selain beberapa hal yang telah disebutkan, masih banyak keanehan lain. Sebagai contoh, setiap perguruan tinggi di Indonesia, baik universitas maupun sekolah tinggi, mewajibkan mahasiswanya menulis skripsi di tahun terakhir. Padahal, skripsi merupakan warisan Belanda untuk program pendidikan tinggi setingkat program magister, yang di Belanda sana pun sudah tak diberlakukan lagi.

Di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, misalnya, skripsi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa program honors, tidak untuk semua mahasiswa program sarjana. Di China, sekalipun di Universitas Beijing, tidak ada kewajiban menulis skripsi bagi para mahasiswa program sarjana.

Dengan pemaksaan kewajiban menulis skripsi di seluruh perguruan tinggi Indonesia, yang terjadi kemudian adalah fabrikasi skripsi, termasuk maraknya layanan jasa penyusunan skripsi. Solusi dari pemerintah kemudian malah mewajibkan mahasiswa mempublikasikan skripsinya.

Contoh keanehan lain dalam dunia pendidikan tinggi kita adalah adanya perguruan tinggi yang baru-baru ini didirikan oleh pemerintah, belum mempunyai statuta, kampus, ataupun dosen, tapi sudah menerima mahasiswa dan ada pula lulusan SMA yang mau kuliah di perguruan tinggi tersebut.

Memang tidak semua perguruan tinggi di negara kita buruk. Sayangnya, saat ini, status hukum perguruan tinggi di Indonesia masih mengambang, termasuk nasib beberapa perguruan tinggi andalan bangsa. Bahkan, Universitas Indonesia dibiarkan tidak mempunyai rektor definitif untuk sekian lama.

Mau dibawa ke mana pendidikan tinggi kita, baik oleh negara, pemerintah, maupun masyarakat, sulit menjawabnya. Seperti halnya diperlukan guru mbeling dalam melaksanakan Kurikulum 2013 (Sidharta Susila, Kompas, 7/3), mungkin diperlukan perguruan tinggi mbeling untuk memajukan pendidikan tinggi kita!

Hendra Gunawan — Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung


ARTIKEL LAINNYA :

scroll back to top
 

Add comment


Security code
Refresh

Memikir Ulang Pendidikan

P ENDIDIKAN merupakan masalah setiap orang. Namun, tidak setiap orang merasa terpanggil membenahi sistem pendidikan secara konseptual- komprehensif, termasuk mereka yang sedang berkarya di jajaran pendidikan.Melegakan bahwa kini kian banyak guru profesional...

Kepala Sekolah

S ECARA struktural, kemajuan pendidikan suatu daerah ditentukan oleh ”three musketeers”, yaitu kepala daerah, kepala dinas, dan kepala sekolah. Kepala daerah yang memiliki visi pendidikan sebagai episentrum kemajuan akan menunjuk kepala dinas yang tak...

Dosen Tak (Boleh) Hanya Mengajar

T ERTIDUR di ruang kuliah bagi mahasiswa sudah hal lumrah. Dua hari yang lalu saya melihat mahasiswa saya tertidur nyenyak telentang di lantai seperti sangat kelelahan dan tak menyadari bahwa kuliah sudah dimulai.Saya terus saja kuliah dengan prinsip...

Dalam Cengkeraman Ilmu Dasar

S ETIAP bangsa punya pilihan: melahirkan atlet bermedali emas atau perenang yang tak pernah menyentuh air; melahirkan sarjana yang tahu ke mana langkah dibawa atau sekadar membawa ijazah.Tak termungkiri, negeri ini bu- tuh lebih banyak orang yang bisa...

Diskriminasi Masuk Perguruan Tinggi Negeri

I RONIS! Mungkin kata ini yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam penerimaan mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Cukup mengakses website https://web.snmptn.ac.id/ptn/11, pembaca dapat melihat daftar perguruan...

Mengadili Kebijakan

K ASUS Bank Century dalam konteks hukum administrasi negara menimbulkan pertanyaan hukum, dapatkah kebijakan dalam nuansa kewenangan diskresi diadili atau dikriminalisasi?Untuk menjawab itu perlu ditelusuri mekanisme pemberian talangan. Kasus bermula...

Kinerja Riset Perguruan Tinggi Kita

S EORANG teman menulis pepatah: jika ingin membangun kota, dirikanlah sekolah; jika ingin membangun negeri, dirikanlah universitas. Saya menambahkan: jika ingin membangun negeri yang maju, dirikanlah universitas yang bermutu. Saat ini, terdapat sekitar...

Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek

P ADA Konvensi Kampus X dan Temu Tahunan XVI Forum Rektor Indonesia di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 30 Januari 2014, saya selaku pembicara kunci melontarkan gagasan penggabungan Ditjen Pendidikan Tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)...

Fokus Tri Dharma Perguruan Tinggi

M ENANGGAPI artikel Prof Hendra Gunawan dari ITB (Kompas, Sabtu, 25/1/14) mengenai layaknya meninjau ulang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang seharusnya memberikan penekanan pada penelitian terlebih dahulu baru pendidikan, saya mempunyai beberapa pertimbangan...

Kontroversi Kemendikti-Ristek

G AGASAN Forum Rektor Indonesia tentang pembentukan kementerian khusus yang menangani pendidikan tinggi dan riset mendapat cukup banyak tanggapan. Salah satunya datang dari Profesor Daoed Joesoef (Kompas 18/2/2014). Entah di mana terjadi miskomunikasi,...

Wisuda April 2014

KAMPUS POKA — Rektor Universitas Pattimura sebagai Ketua Senat membuka rapat senat terbuka luar biasa pada acara Wisuda periode April 2014, Rabu (2/4) di Gedung Auditorium Kampus Poka. Acara yang dihadiri...

2.914 Pendaftar SNMPTN di UNPATTI

KAMPUS POKA — Pendaftaran SNMPTN telah ditutup sejak 31 Maret 2014 pada pukul 18.00 WIB, begitu juga pendaftaran Bidikmisi yang telah ditutup lebih awal. Siswa yang mendaftar di UNPATTI sebanyak 2.914...

Baru 46 Sekolah di Maluku yang Mendaftar SNMPTN

KAMPUS POKA — Sesuai data yang diperoleh melalui situs Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), baru didapati hanya 46 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di Provinsi Maluku yang...

Anies Baswedan: "Di Lagu-Lagu Kita Puji Guru, Tapi Nasibnya Tidak Dipikirkan"

KAMPUS POKA —  "Mari kita istimewakan guru-guru kita, istilahnya kita VIP-kan guru kita," ujar Anies Baswedan saat mengunjungi kampus UNPATTI saat memberikan ceramah ilmiah dengan tema: "Peran Perguruan...

Akses Perhubungan di Maluku Jadi Perhatian Pempus

KAMPUS POKA — Secara geografis, Maluku memiliki kondisi kepulauan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi seribu pulau ini memiliki 97,5 persen laut dan 2,5 wilayah daratan. Karena...

Fakultas MIPA Unpatti Dituntut Berkontribusi Bangun Maluku

KAMPUS POKA — Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Unpatti dituntut memberikan kontribusi dengan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi, profesional dan mempunyai kapasitas...

Rapat Kerja Pimpinan 2014

KAMPUS POKA — Universitas Pattimura kembali menjadwalkan Rapat Kerja Pimpinannya pada Selasa-Sabtu (18-25) kemarin. Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran 2015...

Pra Kongres Pancasila VI

KAMPUS POKA — Seminar Forum Group Discussion (FGD) Pakar III yang mengambil tema "Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa", yang dilakukan Rabu (22/01) berlangsung di Aula UNPATTI Ambon sebagai langkah...

Gita Wirjawan Beri Kuliah Umum di UNPATTI

KAMPUS POKA — Mengawali Tahun 2014 ini, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan adalah tamu pertama yang memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura, Ambon, Kamis, 16 Januari 2014. Gita diberi kehormatan...

Seminar “Pembangunan Pertanian Kepulauan”

KAMPUS POKA — Dalam rangka Dies Natalis ke-50, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema : “Pembangunan Pertanian Kepulauan”, Jumat, 07 November 2013. Acara...

KOLOM MAHA-PATTI

Kolom MAHA-PATTI disediakan untuk mahasiswa berkreasi melalui tulisan, fotografi bahkan karya komik. Lewat kolom ini, mahasiswa dapat mengirimkan berbagai liputan kegiatan tentang dunia mahasiswa, mulai dari dalam kampus sampai pada kegiatan di luar kampus. Kirimkan kreativitasmu ke alamat email: maha-patti@unpatti.ac.id. Selamat bergabung dan menjadi bagian dari komunitas muda kampus yang kreatif.

Bagabung jua !

PENGUNJUNG

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4446
mod_vvisit_counterYesterday6830
mod_vvisit_counterThis Week20964
mod_vvisit_counterLast Week34552
mod_vvisit_counterThis Month75937
mod_vvisit_counterLast Month122907
mod_vvisit_counterAll days1524225

We have: 54 guests online
since March 03, 2013

KONTAK

Jl. Ir. M. Putuhena Kampus-Poka
Ambon-Indonesia  97116

BUKU

Salah satu isu penting pendidikan tinggi adalah persoalan tata kelola perguruan tinggi yang kerap dikaitkan dengan isu komersialisasi, privatisasi, dan sebagainya. Diperlukan payung hukum setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur pendidikan tinggi terutama terkait tata kelola perguruan tinggi.

Joomla template by ByJoomla.com