OPINI

Potret (Buram) Pendidikan Tinggi Kita

PDF Print E-mail
Hendra Gunawan — KOMPAS    Thursday, 02 May 2013 19:58  Read: 9094 times
Share

D

I Indonesia, ada 3.000 lebih perguruan tinggi, tetapi kebanyakan sebetulnya hanya further education, bukan higher education, yang seharusnya melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Data Scopus (http://www.scopus.com) menunjukkan, dari 3.000 lebih perguruan tinggi yang ada, hanya sekitar 20 perguruan tinggi yang mempunyai rekaman kinerja signifikan dalam penelitian. Kinerja dalam pendidikan pun tidak terlalu istimewa: banyak perguruan tinggi dan program studinya yang belum terakreditasi.

Selain masalah pendanaan, Satryo S Brodjonegoro dalam tulisannya ”Dejawatanisasi Pendidikan” (Kompas, 8/3) mengemukakan bahwa kemajuan pendidikan kita lamban karena tidak ada ruang kreativitas untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan tantangan zaman. Seluruh kebijakan ditetapkan pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang harus dipatuhi, baik oleh perguruan tinggi maupun para dosen dan mahasiswa. (Hal serupa juga dialami oleh sekolah serta para guru dan siswa).

Setengah hati

Otonomi perguruan tinggi seharusnya melekat pada perguruan tinggi itu. Namun, sejumlah peraturan perundangan mengatur hampir segala aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di negara ini bahkan perguruan tinggi swasta pun tidak otonom. Sebagai contoh, membuka program studi harus seizin pemerintah. Contoh lain berkenaan dengan kenaikan jabatan dosen ke lektor kepala atau guru besar: usul harus disampaikan kepada pemerintah untuk diperiksa dan, bila semua syarat dipenuhi, diterbitkan surat keputusannya oleh Mendikbud.

Baru-baru ini, persisnya awal Maret 2013, bahkan ada Peraturan Mendikbud yang mengatur pemberian gelar doktor kehormatan (Dr HC) oleh semua perguruan tinggi di Indonesia harus dengan persetujuan Mendikbud!

Yang tak kalah lucunya adalah perihal jabatan guru besar tidak tetap, yang diundangkan sebagai Peraturan Mendikbud sejak 2012. Berdasarkan peraturan itu, Mendikbud dapat mengangkat kalangan nonakademisi yang dinilai memiliki tacit knowledge sebagai guru besar tidak tetap. Saat ini ada beberapa orang yang telah menyandang sebutan tersebut.

Lupakan dahulu frasa ”tidak tetap”. Tampaknya kita perlu menengok kembali makna di balik frasa ”guru besar”. Di Indonesia, jabatan guru besar rupanya dianggap sebagai hak individu dosen, bukan sebagai strategi perguruan tinggi menjalankan misinya. Sebagai contoh, ada dosen yang diangkat sebagai guru besar hanya lima hari menjelang usia pensiunnya. Berkasnya konon tidak diperiksa oleh tim Dikti, tetapi langsung disetujui oleh menteri.

Secara umum, kriteria kenaikan jabatan dosen di negara kita cukup unik: berdasarkan perolehan angka kredit (kum) dari kegiatan tridarma dosen yang diusulkan, mengacu ke Peraturan Menpan. Untuk kegiatan penelitian, misalnya, kum dapat diperoleh dari publikasi hasil penelitian sang dosen. Lucunya, ada asas kepatutan yang membatasi jumlah publikasi dosen tak lebih dari dua risalah per tahun. Jadi, dosen yang banyak publikasinya justru akan dianggap tak patut.

Kemdikbud c/q Dikti pun membuat peraturan tentang jurnal tempat publikasi hasil penelitian dosen, yang meliputi nama jurnal, ukuran kertas, jumlah halaman, dan hal-hal kecil lainnya: seluruhnya 122 indikator.

Dunia pendidikan tinggi di negara kita memang unik. Selain beberapa hal yang telah disebutkan, masih banyak keanehan lain. Sebagai contoh, setiap perguruan tinggi di Indonesia, baik universitas maupun sekolah tinggi, mewajibkan mahasiswanya menulis skripsi di tahun terakhir. Padahal, skripsi merupakan warisan Belanda untuk program pendidikan tinggi setingkat program magister, yang di Belanda sana pun sudah tak diberlakukan lagi.

Di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, misalnya, skripsi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa program honors, tidak untuk semua mahasiswa program sarjana. Di China, sekalipun di Universitas Beijing, tidak ada kewajiban menulis skripsi bagi para mahasiswa program sarjana.

Dengan pemaksaan kewajiban menulis skripsi di seluruh perguruan tinggi Indonesia, yang terjadi kemudian adalah fabrikasi skripsi, termasuk maraknya layanan jasa penyusunan skripsi. Solusi dari pemerintah kemudian malah mewajibkan mahasiswa mempublikasikan skripsinya.

Contoh keanehan lain dalam dunia pendidikan tinggi kita adalah adanya perguruan tinggi yang baru-baru ini didirikan oleh pemerintah, belum mempunyai statuta, kampus, ataupun dosen, tapi sudah menerima mahasiswa dan ada pula lulusan SMA yang mau kuliah di perguruan tinggi tersebut.

Memang tidak semua perguruan tinggi di negara kita buruk. Sayangnya, saat ini, status hukum perguruan tinggi di Indonesia masih mengambang, termasuk nasib beberapa perguruan tinggi andalan bangsa. Bahkan, Universitas Indonesia dibiarkan tidak mempunyai rektor definitif untuk sekian lama.

Mau dibawa ke mana pendidikan tinggi kita, baik oleh negara, pemerintah, maupun masyarakat, sulit menjawabnya. Seperti halnya diperlukan guru mbeling dalam melaksanakan Kurikulum 2013 (Sidharta Susila, Kompas, 7/3), mungkin diperlukan perguruan tinggi mbeling untuk memajukan pendidikan tinggi kita!

Hendra Gunawan — Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung


ARTIKEL LAINNYA :

scroll back to top
 

Add comment


Security code
Refresh

Legitimasi Moral Dewan Pendidikan Nasional

S ALAH satu kritik pedas para akademisi dan praktisi pendidikan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah kelalaiannya dalam membentuk lembaga mandiri yang menjadi pengawas kebijakan pendidikan nasional, yaitu Dewan Pendidikan Nasional. Meski...

”Scientific Misconduct”, Tren Mencemaskan

I SU yang kerap terkait kegiatan penelitian adalah plagiarisme, yang secara umum didefinisikan sebagai mencuri ide orang lain lalu diaku karya sendiri. Kalau dicermati, plagiarisme hanyalah bagian dari scientific misconduct, suatu pelanggaran kode etik...

Rekayasa Ekologis untuk Pertanian Berkelanjutan

H AMA tumbuhan umum dijumpai dalam proses produksi ataupun penyimpanan di gudang. Kerugian akibat serangga dapat mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah, tergantung luas areal yang terserang. Berbagai jenis teknologi telah dikembangkan untuk mengatasi...

Lampu Masyarakat Terdidik

S ALAH satu syarat kebiasaan orang memberikan apresiasi adalah dia sendiri pernah berprestasi atau merasakan betapa berat untuk berprestasi. Kalau budaya apresiatif-konstruktif ini bisa kita bangun, itu ibarat spiral yang outward, lari ke luar, sehingga...

Fakultas Kedokteran Abal-abal

B ELUM lama ini Menteri Kesehatan menyatakan agar fakultas kedokteran yang tidak memenuhi syarat alias abal-abal harus ditutup. Tentu saja semua orang normal harus setuju dan mendukung pernyataan itu. Hanya orang sakit jiwa yang tidak setuju atau menentang...

Ilmu dan Politik di Hitung Cepat

H ITUNG cepat sudah menjadi suatu praktik penelitian sosial-politik, yang diperkenalkan oleh LP3ES sejak Pemilihan Presiden Indonesia 2004.Sejak saat itu praktik ini sudah meluas dan diterapkan oleh lembaga penelitian lainnya dalam pemilihan presiden,...

Menemukan Api Semangat Pendidikan

P ERINGATAN Hari Pendidikan Nasional dan kunjungan calon presiden Joko Widodo ke Museum Ki Hadjar Dewantara seperti napak tilas untuk menemu- kan kembali api semangat pendidikan yang hilang. Api semangat yang oleh konsensus nasional dipersonifikasikan...

Reformasi Pendidikan Tinggi dan Universitas Kreatif

U NIVERSITAS selayaknya menjadi pemain kunci dalam menciptakan generasi wirausaha yang mampu memulai dan mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan turut mendorong ekonomi.Staf perguruan tinggi harus memiliki komitmen bersama dengan pemangku...

Dari ”Brain Drain” ke ”Brain Gain”

I SU brain drain kembali mencuat mengiringi pengiriman secara besar-besaran sejumlah mahasiswa Indonesia ke luar negeri.Mereka dikirim untuk studi master atau doktor dengan dibiayai pemerintah lewat dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan...

JIS dan Anak-anak Kita

M AMA, terima kasih telah mengantarkan Kayla. Aku mau sekolah dulu ya, Mama pulang aja. Kayla gak takut kok.”Kalimat itu saya petik dari novel Bunda Lisa (Jombang Santani Khairen, 2014) yang menurunkan kisah bunda PAUD yang mendedikasikan hidupnya...

BI Selenggarakan Diseminasi Laporan Keuangan

KAMPUS POKA — Diseminasi laporan keuangan, kebijakan akuntansi dan operasi moneter yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Bersama Universitas Pattimura Ambon berlangsung di Aula Rektorat UNPATTI, Kamis...

Seminar Nasional Forum Dekan FISIP Se-Indonesia

AMBON — Satu lagi perhelatan Nasional digelar di Provinsi Seribu Pulau ini yang dibuka langsung secara resmi oleh Gubernur Maluku di kediamannya di Mangga Dua Ambon, sekaligus dengan acara jamuan makan...

KASAD-TNI: Generasi Muda Harus Waspadai Perang Proxy

KAMPUS POKA — Kali ini Jumat (10/10), Universitas Pattimura mendapat kunjungan kehormatan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Kedatangannya di kampus UNPATTI dalam rangka...

International Conference of The Indonesian Chemical Society (ICICS)

KAMPUS POKA — Atas kerjasama Universitas Pattimura dan Pemerintah Kota Ambon, maka pada tanggal 17 September 2014 dilaksanakan kegiatan International Conference of the Indonesian Chemical Society (ICICS)...

Semarak Perayaan Idul Adha 1435 H

MESJID KAMPUS — Dalam rangka menyemarakkan perayaan Idul Adha 1435 H dalam lingkungan Universitas Pattimura, Dewan Mesjid Kampus UNPATTI melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain Tabligh Akbar yg dilaksanakan...

Bedah Buku 'Sang Upuleru"

KAMPUS POKA — Acara bedah buku dengan judul "SANG UPULERU" digelar di Universitas Pattimura, pada Selasa, 19 Agustus 2014 di Aula Rektorat dalam rangka memperingati 100 tahun Prof.Dr. Gerrit Augustinus...

UNPATTI - Komite I DPD-RI: Uji Sahih RUU Pengadilan Agraria

KAMPUS POKA — Masalah agraria merupakan salah satu persoalan mendasar agraria saat ini dengan maraknya konflik atas pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang meliputi...

1.688 Peserta SBMPTN lulus di Universitas Pattimura

KAMPUS POKA — Sebanyak 1.688 orang dinyatakan diterima di Universitas Pattimura melalui jalur ujian tulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2014. Jumlah pendaftar jalur ini mencapai...

Wagub: Kualitas Pendidikan di Maluku Terus Ditingkatkan

KAMPUS POKA — Kualitas pendidikan di Maluku dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan adanya peran serta dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk yayasan-yayasan...

JK: Sistem Politik Indonesia tak Beradab

KAMPUS POKA — Mantan Wapres Jusuf Kalla menilai sistem perpolitikan dan demokrasi yang diusung saat ini di Indonesia masih diwarnai dengan hal-hal yang tidak beradab. Buktinya, awal orde reformasi justru...

KOLOM MAHA-PATTI

Kolom MAHA-PATTI disediakan untuk mahasiswa berkreasi melalui tulisan, fotografi bahkan karya komik. Lewat kolom ini, mahasiswa dapat mengirimkan berbagai liputan kegiatan tentang dunia mahasiswa, mulai dari dalam kampus sampai pada kegiatan di luar kampus. Kirimkan kreativitasmu ke alamat email: maha-patti@unpatti.ac.id. Selamat bergabung dan menjadi bagian dari komunitas muda kampus yang kreatif.

Bagabung jua !

PENGUNJUNG

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3522
mod_vvisit_counterYesterday3245
mod_vvisit_counterThis Week18504
mod_vvisit_counterLast Week18875
mod_vvisit_counterThis Month73613
mod_vvisit_counterLast Month98071
mod_vvisit_counterAll days2146035

We have: 31 guests online
since March 03, 2013

KONTAK

Jl. Ir. M. Putuhena Kampus-Poka
Ambon-Indonesia  97116

BUKU

Salah satu isu penting pendidikan tinggi adalah persoalan tata kelola perguruan tinggi yang kerap dikaitkan dengan isu komersialisasi, privatisasi, dan sebagainya. Diperlukan payung hukum setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur pendidikan tinggi terutama terkait tata kelola perguruan tinggi.

Joomla template by ByJoomla.com